Pati, SMJTimes.com – Narso Ketua Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI) Menyarankan agar Pemerintah tingkat daerah lebih memprioritaskan sosialisasi vaksinasi Covid-19 di lini bawah, dalam hal ini masyarakat pedesaan.
Anggota DPRD Kab. Pati ini menyimpulkan, munculnya golongan yang enggan divaksin di masyarakat disebabkan oleh sosialisasi dan edukasi pemerintah yang belum maksimal.
Lebih rinci, ia meminta agar pemerintah menggandeng tokoh ulama atau pemuka agama di desa untuk menerangkan pentingnya program vaksinasi yang dicanangkan pemerintah.
“Edukasi masih kurang maksimal. Terutama dari pemerintah provinsi dan kabupaten. Harus melibatkan tokoh agama tingkat kampung. Karena sosial masyarakat kita lebih percaya dengan kyai tingkat lokal,” kata Anggota Dewan dan Politisi di Partai PKS itu, Kamis (25/2/2021).
“Sosialisasi Lebih masif itu bisa meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga bersedia untuk divaksin,” imbuhnya.
Program vaksinasi Covid-19 di tahap pertama dianggap lambat. Masyarakat enggan divaksin lantaran takut bayang-bayang efek samping penyerta dari vaksin Covid-19 karena baru pertama kali dilakukan.
Merespons fenomena ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 14 tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona Covid-19.
Perpres ini diketahui mengatur sanksi bagi warga yang menolak disuntik vaksin Covid-19. Poin ini jelas menimbulkan banyak respons di masyarakat.
Menanggapi wacana sanksi ini Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengeluarkan sikap bahwa bagi golongan yang menolak vaksin akan diundur jadwalnya, sehingga vaksinasi masih bisa dilakukan kepada warga yang mau dan membutuhkan. (Adv)
Komentar