Pati, SMJTimes.com – Anggota legislatif Pati atau DPRD Kabupaten Pati Narso menilai kebijakan tentang investasi minuman keras tidaklah tepat. Ia mengaku miris dengan adanya lampu hijau investasi miras di empat provinsi ini.
Terlebih, beberapa waktu lalu, ada kejadian seorang anggota kepolisian yang tengah mabuk menembak tiga orang.
“(Oknum) polisi yang sedang mabuk itu di Jakarta kemarin yang menewaskan tiga orang salah satunya anggota TNI. Itu contoh yang paling dekat,” ujar politisi asal Partai Keadilan Sejahtera ini, Selasa (2/3/2021) pagi.
Menurutnya keuntungan yang didapat dari investasi miras ini tak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. “Itu kalau berpikir secara nalar,” tutur Narso.
Ia juga sependapat dengan Kiai Aqil bahwa semua agama di Indonesia tidak memperbolehkan minuman keras. “Semua agama melarang itu,” tandas Narso
Akibat kebijkanan itu beberapa organisasi kemasyarakatan (Ormas) hingga badan legislatif ramai-ramai mengkritisi langkah Pemerintah Republik Indonesia yang membuka kran investasi minuman keras di berbagai provinsi. Hal ini membuat Presiden Joko Widodo mencabut Perpres tentang investasi miras.
Sebelumnya, Ormas seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta lembaga legislatif dari tingkat pusat hingga daerah menolak tegas kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal ini.
Perpres yang diteken Jokowi pada 2 Februari 2021 lalu itu mengizinkan dibukanya investasi minuman keras atau miras di empat provinsi di Indonesia, yakni di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Papua.
Menurut Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siraj, pemerintah seharusnya melarang produksi miras maupun peredaran miras. Ia beralasan minuman keras dilarang agama di Indonesia.
Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad. Kahmad mengatakan miras merupakan hal yang diharamkan bagi umat Islam. Baik segi memproduksi, mendistribusikan hingga mengonsumsi.(Adv)
Komentar