SMJtimes.com – Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan (Menkeu) Indonesia mengatakan belanja negara pada Januari 2023 sebesar 141,1 triliun. Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 83,2 triliun dengan rincian Rp 28,7 triliun untuk belanja Kementerian dan Lembaga (K/L), lalu 54 triliun untuk non-K/L.
Menurut informasinya, belanja K/L digunakan untuk percepatan BOS, pengadaan peralatan, gedung, logistik, pemeliharaan jalan/jaringan/Barang Milik Negara (BMN), penyaluran bantuan sosial, serta operasional K/L. Sedangkan belanja non-K/L sebesar 54,5 triliun dialokasikan untuk pembayaran pensiun dan penyaluran subsidi non-energi.
“Belanja Januari tahun lalu justru kontraktif. Tahun ini kita tumbuh 4,6 persen. Ini hal yang positif. Kami akan jaga supaya belanja negara mampu mendukung momentum pemulihan ekonomi yang terus menguat,” ujarnya, dikutip dari CNN Indonesia (22/2).
Selain itu, pemerintah juga mentransfer ke daerah sebesar Rp 58,19 triliun. Pemerintah akan fokus pada Dana Desa yang akan dialokasikan untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT. Selain itu, Dana Desa juga digunakan untuk ketahanan pangan dan penanganan stunting.
“Untuk belanja daerah, Januari ini kami sudah mentransfer Rp 58,19 triliun kepada seluruh daerah di Indonesia. Ini naik 7,1 persen dibanding tahun lalu sebesar Rp 54,93 triliun,” jelasnya.
Sri Mulyani juga mengatakan tentang pemberian insentif fiskal untuk pemerintah daerah (Pemda). Hal ini bertujuan agar Pemda memperhatikan aspek nasional seperti inflasi, lingungan hidup, target kemiskinan dan stunting.
“Pemerintah daerah yang performa dan kinerjanya bagus akan mendapatkan hadiah insentif fiskal dalam bentuk uang cash. Selain apresiasi, ini sekaligus dukungan bagi mereka yang bekerja baik menurunkan berbagai masalah dan meningkatkan pembangunan,” ungkapnya.
Komentar