SMJTimes.com – Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Lita Machfud Arifin mendapat laporan sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS) unggulan, utamanya di wilayah Surabaya mengalami kekurangan mahasiswa.
Lebih dari Rp30.000 mahasiswa baru dalam satu tahun ajaran masuk dalam Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Hal ini menjadi tanda adanya ketimpangan antara jumlah mahasiswa di perguruan tinggi negeri dan swasta yang semakin terasa, terutama di kota besar seperti Surabaya.
Lita meminta agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) segera membuat kebijakan pembatasan penerimaan mahasiswa baru di kampus negeri di setiap tahunnya.
Menurutnya, hal ini penting dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara jumlah mahasiswa dan dosen, dan memastikan agar kualitas pendidikan tetap terjaga.
Sebelumnya, terdapat total 324 PTS yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Jawa Timur. Namun, penguranannya mencapai 14 PTS. Fenomena ini disebut sebagai akibat dari diterapkannya Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) di beberapa perguruan tinggi negeri.
PTN BH diberlakukan dengan mengacu pada sistem di luar negeri, yang mana perguruan tinggi diharapkan dapat menggali dana melalu riset atau kerja sama dengan industri. Namun, karena riset di Indonesia masih tergolong lemah, maka PTN menutup biaya operasional dengan memperbanyak jumlah mahasiswa melalui berbagai jalur penerimaan.
Hal inilah yang menjadi penyebab adanya penyebaran mahasiswa yang tidak merata, sehingga sejumlah PTS mengalami kekurangan mahasiswa.
Masyarakat Indonesia cenderung memilih PTN tanpa mempedulikan akreditasi atau rasio. Namun jika PTS membuka prodi baru, banyak pertanyaan soal akreditasi. Kesimpulannya, masyarakat masih menganggap citra PTN lebih tinggi daripada PTS. (*)
Komentar