Pati, SMJTimes.com – Dewan Pati harap pemerintah melakukan evaluasi kebijakan terkait kartu tani dan alokasi pupuk bersubsidi. Pasalnya, kebijakan yang ada belum tentu sama dengan pelaksanaan di lapangan.
“Terkadang kebijakan yang dilaksanakan, tapi di lapangan berbeda. Perlu dievaluasi,” ujar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Didin Syafrudin.
Lebih lanjut, pihaknya juga mengatakan kerap kali mendapat aduan dari masyarakat mengenai kesulitan mendapat pupuk subsidi tersebut. Hal ini disebabkan lantaran berkurangnya kuota pupuk subsidi tahun 2024.
Ia mengungkapkan bahwa alokasi pupuk subsidi pada tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun 2023. Kuota pupuk subsidi tahun ini untuk jenis urea dari pemerintah pusat sejumlah 21.461 ton. Padahal, pada tahun sebelumnya daerah menerima 42.617 ton.
“Saya sering menerima aduan dari masyarakat sulitnya mendapat pupuk subsidi,” terangnya.
Oleh sebab itu, Dewan Pati meminta pemerintah untuk menangani permasalahan petani ini, serta mengawal agar keluhan petani tersampaian. Dengan demikian, petani tidak mengalami kerugian saat produksi.
“Keluh kesah masyarakat ini, kami tak pernah berhenti untuk menyampaikan dan mengawal, sehingga petani tak dirugikan,” pungkasnya. (Adv)
Komentar