Pati, SMJTimes.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mengatakan bahwa kurangnya koordinasi keamanan di laut memicu terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan.
Menurut Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, M. Nur Sukarno, menilai kondisi tersebut membuat banyaknya penangkapan kapal nelayan. Padahal, penangkapan kapan ikan itu dapat dicegah dengan koordinasi dan penegakkan hukum oleh keamanan laut.
Diketahui, pusat koordinasi keamanan laut dilakuakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang dibantu oleh Polisi dan TNI AL.
“Kalau semua pihak melakukan komunikasi, koordinasi dan paham hukum yang berlaku. Saya kira kejadian penangkapan kapal akan berkurang,” ujarnya.
Selain itu, penangkapan kapal ikan sebagai bentuk sanksi kepada kepala nelayan yang melakukan pelanggaran, seperti pelanggaran batas wilayah dan kesalahan teknis yakni kepemilikan izin.
“Selain itu, penangkapan pun terjadi karena ada beberapa faktor. Antara lain, nelayan kurang memahami peraturan yang diberlakukan. Dan mereka terpaksa melewati batas wilayah karena wilayahnya tidak ada ikannya,” jelasnya. (ADV)
Komentar