Pati, SMJTimes.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Ali Badrudin menanggapi implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
Ali Badrudin mengatakan penerapan pembatasan zona penangkapan ikan merugikan para nelayan.
“Karena ini adalah peraturan maka ya nanti tergantung dari kewenangan yang di pusat, yang berat itukan tadi dari lahannya saja sudah dikurangi,” ucap Ali.
Dalam aturan tersebut juga mengatur tentang pola penjualan hasil tangkapan ikan.
Pelabuhan Pangkalan akan mengatur kapal untuk menurunkan ikan hasil tangkapan di Zona PIT.
“Kemudian BBM mahal, bahkan penjualannya pun diatur lagi, mungkin saja itu menjadikan pendapatannya menurun,” kata politisi PDIP tersebut.
Meski demikian peraturan tersebut turun dari Pemerintah Pusat sehingga menjadi kewenangan Kementerian.
Komentar