SMJTimes.com – Pemerintahan Indonesia sering mendapatkan sorotan dari masyarakat terkait dengan gaya pemerintahannya yang dianggap ‘mematikan kritik’.
Hal ini disampaikan oleh Anies Baswedan, calon presiden yang akan diusung oleh Partai Nasdem.
Saat memerintah Kota Jakarta, Anies mengaku sering mendapatkan kritik. Ia lantas menyinggung terkait dengan pemerintah saat ini yang justru mematikan kritik.
Dalam podcast Youtube R66 Newlitics, Anies menyebut dirinya sering mendapatkan penolakan terkait dengan apa yang dilakukan.
“Normal (orang lain menolak), apa sih yang disebut kecewa? Kecewa itu kalau tidak sesuai harapan, kalau dia sesuai harapan ya nggak usah kecewa, kita yang sudah belajar ilmu, kemudian ke sekolah, pendidikan, baca, baca sejarah, tidak ada dalam sejarah yang dalam gelanggang politik 100% sependapat, kan nggak ada, coba kasih contoh 100% sependapat,” kata Anies Baswedan.
Ia mengatakan tidak panik dengan hal tersebut, lantaran yang namanya politik pasti terdapat pihak yang tidak sesuai dengan pendapat.
“Pasti ada yang tidak sependapat, pasti ada yang tidak sependapat sekali, itu perjalanan sejarah ratusan tahun, terus kita ketika lihat ada yang tidak sependapat terus ‘waduh-waduh panik’, nggak, dari dulu begini kok. Itu adalah kebebasan untuk berpendapat, dihormati, kasih tempat, tidak usah dieliminasi, itu bagian dari normal. Dan adanya perbedaan itu membuat kita harus berikan penjelasan lebih, argumen lebih, memberi manfaat ke siapa? ke publik,” kata dia.
“Bayangkan coba nih, kami mengelola di Jakarta nih, dikritik, kan kalau dikritik harus jawab ya kan? Berarti tim kita harus beri penjelasan, penjelasan A, penjelasan B, terus yang diuntungkan dari penjelasan itu siapa? Pengkritik? Bukan, publik. Sekarang publik nih, misal ada sebuah kebijakan kemudian dikritik, kemudian dikritik, setelah dikritik dijelasin kenapa kebijakan ini diambil, manfaatnya apa, tujuannya apa, terus dijelasin, terus dijawab lagi, dijawab lagi, jawab lagi, itu publik mendapatkan publik education for free,” tambah dia.
Lebih lanjut, Anies mengaku pemerintah Indonesia sering mematikan kritik. Bahkan, ia menjelaskan kritik merupakan edukasi publik, selama tidak ada unsur SARA dan kebencian.
“Nah kita kadang-kadang kalau di pemerintahan matiin tuh kritiknya tuh, tolong dong ditelepon jangan kritik lagi nih. Sebentar, itu sesungguhnya public education, ada selama-nya, selama faktual, selama tidak menyebarkan kebohongan dan kebencian, gitu kira-kira, itu normal. Jadi misal ada sebagian yang merasa tidak setuju, nggak apa, toh ada yang setuju juga,” kata Anies.
“Gini ya, logika sederhana, kenapa ada pemilu? Karena kita dengan asumsi ada yang beda pilihan, itu asumsi paling dasar, kalau asumsi semua orang pilihannya sama nggak usah pakai pemilu, karena asumsinya ada perbedaan pilihan karena itu boleh diselenggarakan pemilu, kemudian kita, ketika ada orang dalam perjalanan menuju itu ada orang beda pilihan, terus kita masa ‘pak kenapa itu beda pilihan?’ ya nggak apa, itu sebabnya kenapa kita ada pemilu,” tuturnya.
Komentar