Pati, SMJTimes.com – Seiring kebijakan penerapan Pajak Penambahan Nilai (PPN) 11 persen, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Hardi meminta adanya pemberian stimulus bantuan sosial bagi masyarakat.
Perlu diketahui, sejak wacana penerapan tarif PPN 11 persen mengemuka sejumlah pihak mengkhawatirkan kenaikan tarif PPN dapat memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.
Pasalnya, Indonesia dalam beberapa bulan terakhir tengah dalam gejolak kenaikan harga beberapa komoditas bahan pokok.
Khususnya isu-isu meresahkan seperti melambungnya harga minyak goreng dan juga harga Bahan Bakar Motor (BBM) di pasaran.
Lebih lanjut, politisi dari Partai Gerindra itu mengatakan PPN sangat berkaitan dengan kemampuan konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyalurkan bantuan sosial untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat, khususnya lapisan bawah.
Hardi mengharapkan stimulus untuk masyarakat bisa diwujudkan dengan intervensi pemerintah mengendalikan harga bahan pokok dengan operasi pasar atau alternatif lainnya, pemerintah menyalurkan berupa bantuan langsung tunai bahan pokok, serupa dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng dari pemerintah yang akan disalurkan mulai bulan April ini.
“Harapan kami selaku anggota dewan, karena masyarakat baru lepas dari Covid-19, sehingga pemerintah saya harap ada bantuan untuk masyarakat, seperti BLT minyak goreng dari menteri sosial yang akan diturunkan ke depannya,” ujar Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati itu.
Stimulus diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat di tengah lonjakan harga pokok dan kenakan PPN.
“Walaupun tidak ada kenaikan pajak, harga bahan pokok itu sudah naik. Masyarakat mau tidak mau harus mengikuti kebijakan yang telah dibuat pemerintah ini,” tandas dia. (*)
Komentar