Pati, SMJTimes.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mengaku langkah pemerintah terkait operasi pasar guna mengontrol harga minyak tak efektif. Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI) Narso saat dihubungi SMJTImes.com, Kamis (20/1/2022).
Pasalnya, Narso lebih mendorong supaya pemerintah memerhatikan tata niaga minyak sawit dalam negeri.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyampaikan, tata niaga minyak di Indonesia merupakan hal yang substansial, mengingat lonjakan harga minyak kerap terjadi setiap tahun.
Perlu diketahui, baru-baru ini pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan minyak goreng satu harga Rp 14.000 per liter untuk toko ritel modern dan pasar tradisional.
Kini pemerintah tengah melakukan operasi pasar sebagai upaya untuk mengontrol harga minyak yang sebelumnya melambung hingga Rp 20.000 per liter.
Menurut Narso, operasi pasar memang program yang bagus tetapi hanya untuk jangka pendek. Pasalnya, hingga kini belum ada kepastian turunnya harga minyak sawit.
Sebagai penghasil Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia, seharusnya pemerintah memastikan minyak lokal sudah meng-cover kebutuhan dalam negeri dibanding berorientasi ekspor. Fenomena ini harus direspon dalam bentuk peraturan.
“Tetapi lebih dari itu masalah substansi yang dihadapi masyarakat belum terselesaikan. Substansinya adalah mengatur tata niaga minyak goreng sehingga lebih berpihak kepada masyarakat,” ungkap Narso.
Narso menilai tata niaga minyak goreng di Indonesia saat ini dikuasai oleh segelintir perusahaan eksportir besar.
Peraturan atau kebijakan dari pemerintah yang dibentuk bisa memberi kewajiban bagi produsen minyak agar menjual minyak goreng kepada rakyat terlebih dahulu. Selebihnya, minyak sawit baru diekspor ke luar negeri.
“Karena berjuta hektar sudah diperbolehkan ditanam sawit, mestinya ada timbal balik dari pengusaha sawit dan pengolah CPO untuk memberikan produknya agar lebih murah untuk pasar dalam negeri,” pungkas Narso. (*)
Komentar