oleh

Petani dan Produsen Pupuk Kompos Perlu Difasilitasi Pengetahuan Standar Kualitas

Pati, SMJTimes.com – Ketergantungan akan pupuk kimia menjadi masalah yang mendera petani di Pati. Harga pupuk non subsidi yang melonjak tahun ini membuat keuntungan panen yang didapat petani makin menurun.

Merespon fenomena tersebut, Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Narso menginginkan Kabupaten Pati punya tempat produksi pupuk kompos atau organik yang standar.

Ketua Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI) itu mengamati pupuk kompos yang digunakan petani belum banyak yang memenuhi standar kualitas sehingga kurang optimal jika digunakan untuk pertanian.

Petani dan Produsen Pupuk Kompos Perlu Difasilitasi Pengetahuan Standar Kualitas

Kondisi tersebut menyebabkan banyak petani enggan beralih menggunakan pupuk alternatif

Oleh karenanya, selain menggencarkan sosialisasi penggunaan pupuk non kimia, Pemerintah Kabupaten Pati (Pemkab) Pati dalam hal ini Dinas Pertanian (Dispertan) harus memfasilitasi para pegiat dan produsen pupuk kompos terkait pembuatan pupuk yang standar.

Baca Juga :   Peringati Harlah ke-71, Persipa Gelar Perayaan Sederhana

“Selanjutnya adalah pembinaan teman petani yang menjadi memproduksi pupuk kompos. Kalau perlu ada proses standarisasi pembuatan pupuk komposnya sampai standarisasi hasilnya,” ujar Narso saat diwawancarai SMJTimes.com, Jumat (14/1/2022).

“Sehingga bisa ketahuan unsur hara apa yang terkandung di dalamnya. Karena memang minat petani memproduksi kompos sendiri kan tidak terstandarisasi, ” imbuhnya.

Selain standarisasi produk, pemerintah juga diminta menyediakan tempat atau laboratorium pengolahan yang memadai, termasuk menyediakan jaringan penyedia bahan baku yang mudah diakses.

Perlu diketahui, sejumlah pakar pertanian menyebut residu kimia tanah akibat penggunaan pupuk kimia di wilayah Kabupaten Pati rata-rata mencapai kedalaman satu meter.

Jika situasi ini berlanjut tanpa ada pupuk alternatif, maka lahan pertanian di Pati akan jadi tidak produktif hingga tidak bisa ditanami komoditas pangan. (*)

Baca Juga :   Kaum Milenial Enggan Bertani Akibat Kebijakan Pemerintah

Komentar