“Pada intinya kegiatan ini, bagaimana komiten tiap OPD terhadap kasus stunting. Nanti tindak lanjutnya, seluruh stakeholder akan terjung ke desa-desa yang ditunjuk (desa lokus/prioritas),” kata Kabid Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Pati, Hartotok.
Terkait target tahun ini, kata dia, tidak bisa memastikan bisa nol persen. Namun, kasus ini ditargetkan maksimal 21 persein kasus stunting. “Yang jelas harus ada komitmen bersama. Agar kasus ini bisa ditangani,” imbuhnya.
Menanggapi masih banyak alat ukur stunting di Kabupaten Pati yang belum standar Kemenkes ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati rencananya memastikan validasi data stunting kembali.
Ketua Komisi D Kabupaten Pati Wisnu Wijayanto mengatakan, pihaknya akan mencoba dan menggali terkait alat ukur ini. Kata dia, hanya ada dua Puskemas saja yang terbaik soal validasi ini. Maka, perlu diadakan kepastian kembali tentang alat ukur stunting ini.
“Kedepannya dewan akan mencoba samakan alat ukur ini. Karena ada perbedaan di beberapa Puskesmas. Kenapa hanya ada dua ini yang baik Puskesmas-nya. Persoalan data ini, pada alat ukurnya atau ada hal yang lain. Akan dipastikan kembali ini,” tandas Wisnu. (*)
Komentar