Pati, SMJtimes.com – Ketua Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Narso menekankan kepada pemerintah untuk menjaga stabilitas harga komoditi garam dari tingkat petambak hingga tingkat konsumen.
“Kami mendorong pemerintah agar memikirkan serius tentang kebijakan menjaga kestabilan harga garam di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pati,” ungkapnya saat dihubungi, Selasa (9/3/2021).
Perlu diketahui, langkah – langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mereka mendorong petambak garam di Kabupaten Pati untuk meningkatkan produk garam lokal, baik dari sisi produktivitas dan kualitas garam.
Menurut Narso, perlu ada keseriusan dari pemerintah untuk menjaga harga jual garam. Langkah tersebut dilakukan melalui penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP).
“Dengan membuat kebijakan penetapan HPP, petambak garam akan mudah dalam memasarkan garam kepada pembeli. Apabila HPP sudah jelas, maka masyarakat bisa mengetahui harga-harga di pasaran sesuai dengan daya belinya masing-masing,” ujar Politisi Partai Kedailan Sejahtera (PKS).
Ia juga menyebut, ditetapkannya HPP garam mampu mengantisipasi adanya oknum pedagang nakal yang mematok harga tinggi. Selain itu, Narso mengungkap dengan adanya ketetapan HPP mampu mengantisipasi harga garam agar tidak anjlok.
“Melalui pembinaan dan pendampingan dari DKP maupun KKP diharapkan mampu menghasilkan garam yang lebih baik,” ungkap Narso.
Ia mengungkapkan jika hasil produksi garam bagus, maka harga garam juga akan meningkat.
Sebelumnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagperin) telah melakukan monitoring komoditi garam di daerah Juwana. Tujuannya untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi pembentukan harga komoditi garam dari hulu hingga ke hilir.
Kebijakan diberlakukannya HPP pada komoditas garam di tingkat petani tambak. Mampu meningkatkan produksi serta pemasaran produk garam lokal. (adv)
Komentar