oleh

Kesadaran Kolektif Masyarakat Diperlukan Untuk Cegah Klaster Pilkades

Pati, SMJTimes.com –  Muntamah anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, mengungkapkan kesadaran kolektif masyarakat diperlukan guna menjaga diri dari Covid-19.

Pasalnya, sejumlah desa di Kabupaten Pati akan menyelenggarakan Pilkades 2021 di tengah pandemi ini. Ajang tersebut dinilai sangat berisiko menjadi klaster penyebaran Covid-19 karena berpotensi menimbulkan kerumunan.

62 Kesadaran Kolektif Masyarakat Diperlukan Untuk Cegah Klaster

“Di masa pandemi Covid-19, masyakarat perlu ditekankan agar sadar terhadap ancaman bahaya Covid-19 di sekitar mereka,” ujar Muntamah, Jumat (2/3/2021).

Sebelumnya, sejak 2020 telah digencarkan program Jogo Tonggo untuk memantau perkembangan penanganan Covid-19 di desa, terutama di tingkat RW.

Program tersebut dapat diakses melalui aplikasi jogotonggo.jatengprov.go.id. Program ini diharapakan dapat memberikan pelaporan, khususnya laporan yang harus disampaikan setiap hari seperti keadaan keamanan, sosial, hiburan, dan kesehatan.

Baca Juga :   Perda RTRW Resmi Disahkan, Siap Disosialisasikan ke Masyarakat

Selain itu, terdapat beberapa pernyataan yang penting seputar penyakit penyerta, sarana prasarana pendukung protokol kesehatan, dan potensi kerumunan massa.

Kesadaran kolektif masyarakat dengan berbagai jenis akses yang difasilitasi pemerintah diharapkan dapat membantu memetakan kondisi desa ketika ada masalah yang terjadi.

“Dalam menyongsong ajang lima tahunan Pilkades 2021, setiap orang wajib membentengi diri agar bisa mengantisipasi imunitasnya dari bahayanya Covid-19,” imbuh Muntamah.

Selain itu, Muntamah mengungkap, kontestasi Pilkades menjadi kesempatan besar bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara.

“Di ajang ini masyarakat terpenuhi haknya, maka negara juga harus memenuhi kewajiban mereka. Salah satunya, menyediakan fasilitas demi keamanan dan kenyamanan bagi para pemilih,” ungkap politisi Partai PKB itu. (Adv)

Baca Juga :   Pengadilan Negeri Pati Hentikan Sementara Pelayanan Peradilan

 

Komentar

News Feed