Pati, SMJTimes.com – Ketua Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Narso berharap Pemerintah Kabupaten Pati mengadakan program kegiatan pemberdayaan dan pengembangan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pati.
Hal itu menyusul diadakannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa Bali lanjutan hingga 8 Februari mendatang. Pasalnya akibat jam operasional yang dipangkas membuat omset para pelaku usaha menurun drastis.
Salah yang terdampak parah tentunya pelaku usaha rumah makan dan pedagang kaki lima, karena harus menutup lapak pada waktu yang ditetapkan otomatis mengurangi frekuensi pembeli.
Pada masa seperti ini Pemkab dituntut hadir menjembatani kondisi penurunan omset, diantaranya kata Narso dapat diberikan modal usaha. Namun yang lebih penting, para pelaku usaha perlu diajari bagaimana manajemen dagang agar pola dagangnya maksimal.
“Pelatihan manajemen, baik manajemen transional jualannya ataupun pelatihan operasional pemasarannya, pelatihan manajemen harus ada sangu,” kata Narso saat dimintai pendapat belum lama ini.
Lebih lanjut Narso juga meminta agar pemerintah memberikan peluang pada pelaku UMKM dengan memberikan jaringan atau relasi bisnis kepada pelaku usaha. “Menyambungkan mereka dengan institusi atau perusahaan besar supaya bisa mengakses,” imbuh Narso.
Perlu diketahui PPKM sebelumnya direncanakan dari tanggal 11-26 Januari 2021, namun mengingat angka kasus Covid-19 yang masih tinggi, kebijakan ini diperpanjang hingga tanggal 8 Februari 2021.
Menanggapi hal itu, Tomi Suharto salah satu pemilik kedai di Jakenan ini meminta keseriusan pemerintah dalam membantu pelaku UMKM, sehingga terdampak pandemi Covid-19 tetap bisa bertahan. “pelaku UMKM seperti kita ini pasti yang terdampak dan pemerintah harsu serius dalam membantu masyarakat,” ujarnya. (Adv)
Komentar