Pati, SMJTimes.com – Narso selaku Anggota DPRD Kabupaten Pati menyoroti sejumlah Gedung instansi milik pemerintah yang menunggak bahkan tidak membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) selama bertahun-tahun.
Narso menilai, Lembaga pemerintah harusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, agar warga patuh membayar pajak.
“Seharusnya intansi pemerintahan memberikan contoh yang baik agar masyarakat mau membayar pajak,” ujar Narso, Sabtu (23/1/2021).
Sebelumnya, diketahui Camat Pati Kota merasa kesulitan dalam penarikan PBB di fasilitas pemerintahan. Sejumlah instansi yang menunggak bayar pajak diantaranya,Rumah Dinas Kapolres, Rumah dinas Wakapolres, bekas rumah dinas Kapolwil Pati, mess Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertan), rumah dinas Dandim serta asrama Benglap.
“Sebab dari tahun ke tahun, wajib pajak milik pemerintah tidak pernah bayar,” ujar Camat Pati Didik Rusdiantono saat ditemui di kantornya, beberapa waktu lalu.
Hal ini membuat Kecamatan Pati tidak pernah lunas PBB sebelum tahun 2020. Pada tahun 2020, wajib pajak di wilayahnya sudah melunasi kewajibannya. Didik mengatakan perlu usaha yang ekstra dalam menarik PBB di Kecamatan Kota Pati. Ia mengerahkan pejabat-pejabat di desa/kelurahan untuk aktif menarik PBB.
Selain itu semua staf kecamatan dilibatkan dalam penarikan PBB di 29 desa dan kelurahan di Kecamatan Pati Kota. Pemerintah kecamatan juga menerapkan sanksi apabila target pelunasan pajak tidak terpenuhi 100 persen.
“Ketika tidak lunas, semua penghasilan tetap (siltap) Pemdes ditahan hingga PBB lunas. Selain itu kami juga berkoordinasi dengan dinas instansi terkait,” tuturnya.
Hal ini memacu Pemdes aktif menarik pajak di wilayahnya masing-masing hingga akhirnya dapat mendorong wajib pajak melunasi PBB.(Adv)
Komentar