Kekerasan Seksual Bentuk Penyimpangan, Dewan Dukung Pengesahan RUU PKS

Pati, SMJTimes.com – Angka kekerasan seksual di Indonesia semakin tinggi. Perempuan menjadi sasaran empuk yang mendominasi korban kekerasan seksual.

Fenomena miris ini menjadi sorotan berbagai pihak lantaran pemerintah dianggap tak serius menangani kasus yang terus berlangsung. Berbagai macam gerakan pun digelar oleh para aktivis yang menyuarakan keadilan dan perlindungan bagi para korban kekerasan dan juga perempuan.

Salah satunya dengan mendesak pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang PKS yang dianggap mampu mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual. Ruang lingkup kekerasan seksual yang diatur dalam RUU ini antara lain pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelaciean, perbudakan seksual dan pengiksaan seksual.

RUU P-KS mengatur pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban, pemberian ganti rugi, proses hukum pelaku tindak kekerasan seksual.