SMJTimes.com – Ramainya sejumlah pejabat negara yang memilih untuk mengundurkan diri dalam waktu dekat, khususnya di bidang perekonomian, bukanlah fenomena baru yang terjadi di Republik Indonesia (RI).
Dalam catatan sejarah, khususnya pada 20 Mei 1998 di tengah krisis moneter, RI tercatat pernah ditinggalkan oleh sebanyak 14 menteri yang memilih untuk mengundurkan dirinya secara serentak dengan mayoritasnya di bidang ekonomi.
Melansir dari CNBC Indonesia, peristiwa ini berhasil meluluhlantakkan fondasi ekonomi nasional, mulai dari ambruknya nilai tukar rupiah, lonjakan inflasi, hingga limbungnya perbankan yang seluruhnya menimbulkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Keputusan serentak itu bermula dalam sebuah forum bersama menteri, jurnalis, dan pelaku usaha di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, terkait pembahasan pergerakan RI yang sedang berada di jurang krisis ekonomi dan politik tanpa adanya jalan keluar.
Selaku pemimpin rapat, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Ginandjar Kartasasmita, menjadi yang pertama mengambil keputusan besar berupa pengunduran dirinya dari Kabinet Pembangunan VII, setelah menyimpulkan materinya dengan tegas, yaitu potensi RI kolaps.
Tidak disangka, kesadaran tersebut ternyata diikuti oleh 13 menteri lainnya seperti Akbar Tandjung, A.M. Hendropriyono, Giri Suseno Hadihardjono, Haryanto Dhanutirto, Kuntoro Mangkusubroto, Justika Baharsjah, Rachmadil Bambang Sumadhijo, Rahardi Ramelan, Subiakto Tjarawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L. Sambuaga, dan Tanri Abeng.
Pada pernyataannya, mereka sepakat berpendapat bahwa pembentukan kabinet baru tetap tidak akan menyelesaikan akar persoalan krisis. Hal yang menjadi tanda runtuhnya kepercayaan elite ekonomi terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto ini seperti pukulan telak bagi dirinya.
Oleh sebab itu, Presiden Soeharto pun akhirnya memilih untuk mengakhiri masa kekuasannya sehari setelah pengunduran diri massal, 21 Mei 1998 lantaran kehilangan dukungan dari sejumlah menteri kunci dan elite politik. (*)
Komentar