Pati, SMJTimes.com – Kasus dugaan pemalsuan Kartu Keluarga (KK) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Pati mendapat sorotan dari Endah Sri Wahyuningati.
Ia yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menyayangkan adanya kecurangan PPDB. Menurutnya, setiap tahunnya pihaknya sering mendapat keluhan dari masyarakat.
“Kami sering mendapat keluhan dari masyarakat terkait PPDB. Mereka kebanyakan mengeluh masalah zonasi,” ucapnya saat ditemui di kantor DPC Partai Golkar.
Dengan adanya kejadian tersebut, perempuan yang akrab disapa Bu Ning mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat. Pasalnya, dirinya khawatir ini akan menimbulkan dampak negatif bagi anak-anak.
“Ini jadi suatu fenomena yang menurut kami tidak boleh dibiarkan. Setiap tahun kita selalu menemukan masalah yang bervariasi terkait PPDB. Sehingga harapan kami pemerintah menerapkan aturan ketika ada perubahan jangan terlalu mepet memberikan informasi, sehingga orang tua maupun siswa bisa mempersiapkan lebih awal,” tuturnya.
Bu Ning merasa sedih jika anak-anak yang memang rumahnya dekat dengan sekolah malah tidak diterima. Justru yang rumahnya jauh dari sekolah keterima.
“Saya termasuk orang yang sedih melihat anak-anak kita berhadapan dengan kenyataan tidak diterima di sekolah yang dekat dengan rumahnya dengan alasan kuota zonasi sudah habis,” paparnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, salah satu orang tua warga Kecamatan Pati, Ri’ayatul Chusna mengatakan, bahwa dirinya mendaftarkan anaknya di SMA Negeri 1 Pati, namun anaknya tergeser sebagai calon peserta didik di SMAN 1 Pati lewat jalur zonasi. Padahal jarak rumah Ri’ayatul sampai ke SMA N 1 Pati 1,5 kilometer.
Ri’ayatul juga menduga tidak hanya permainan pemalsuan KK lewat jalur zonasi saja. Melainkan pihaknya menduga jalur afirmasi juga adanya kecurangan.
“Berkembang menjadi ketika zonasi itu terindikasi ada kecurangan dan terbukti, mereka berpindah ke jalur afirmasi yang seharusnya notabennya harus untuk orang-orang yang tidak mampu, yang memang dikhususkan untuk itu dimainkan juga dengan mungkin penyertaan PIP (kartu PIP) tanpa dilihat (mungkin) keabsahannya,” paparnya. (Adv)
Komentar