Pati, SMJTimes.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, M Nur Sukarno mengatakan bahwa penerapan ekonomi biru perlu peran dari pemerintah.
Hal itu karena berkaitan dengan masalah penganggaran dan hal-hal teknis lainnya seperti aturan.
“Karena berkaitan dengan penganggaran dan juga lain-lain, termasuk juga Pemda juga harus ikut berpartisipasi,” ujar Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati tersebut.
Namun hingga saat ini, penerapan ekonomi biru masih belum begitu terlihat di Kabupaten Pati.
“Sejauh ini mungkin untuk ekonomi biru belum begitu kelihatan,” ujarnya.
Jika ekonomi biru benar-benar diterapkan, maka penggunaan bahan kimiawi harusnya tak dilakukan lagi. Misalnya pada budidaya ikan yang dilakukan di tambak.
“Terus terang saja yang dibidang tambak itukan masih banyak yang menggunakan bahan kimiawi. Ini tentu saja perlu terobosan dan niatan untuk mewujudkan makanan sehat dari sektor perikanan itu,” ujarnya.
Sebagai informasi, ekonomi biru adalah pendekatan inovatif untuk memanfaatkan sumber daya laut berkelanjutan dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sektor ekonomi biru meliputi perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, pengelolaan limbah, hingga mitigasi perubahan iklim. Ekonomi biru memiliki potensi penting sebagai sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (Adv)
Komentar