Sri Mulyani Berikan 3 Langkah Korektif Guna Tanggapi Kasus Anak Pejabat Pajak

SMJTimes.com – Menteri Keuangan, Sri Mulyani menanggapi kasus penganiayan yang dilakukan oleh anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Bernama Mario Dandy Satriyo. Atas terjadinya insiden tersebut, Menteri Keuangan memutuskan untuk mencopot jabatan ayah Mario, yakni Rafael Alun Trisambodo yang merupakan pejabat eselon III atau Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan II

Pencopotan tersebut dilakukan terkait pemeriksaan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas harta kekayaan yang dimiliki Rafael.

“Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Dalam rangka untuk Kemenkeu mampu melangsungkan pemeriksaan, maka mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya,” kata Sri Mulyani, dikutip dari Youtube Kompas TV.

Permasalahan yang muncul akibat dari perilaku anak pejabat tersebut menimbulkan dampak besar bagi instansi Kementerian keuangan, terutama Direktorat Pajak. Buntut kasus tersebut menjurus pada gambaran gaya hidup mewah yang dimiliki oleh pejabat negara, sehingga hal tersebut menimbulkan persepsi negatif dan berbagai pertanyaan dari masyarakat mengenai sumber kekayaan yang diperoleh, khususnya pejabat-pejabat pajak.

“Perilaku tersebut jelas mengkhianati dan mencederai seluruh jajaran Kementerian Keuangan, yang saya juga yakin mereka sudah bekerja dengan jujur,” ucap Sri Mulyani.

Dilansir dari Tribunnews (24/2), Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyiapkan 3 langkah korektif untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Kemenkeu. Langkah-langkah korektif ini bertujuan untuk menegakkan integritas dan menindak mereka yang menyalahgunakan posisi, termasuk memperkaya diri sendiri.

“Kementerian keuangan terus memperkuat tiga layer pertahanan dalam meningkatkan integritas,” ujarnya.

Koreksi pertama, tentang penguatan manajemen unit terkait.

“Apabila ada staf jajaran di bawahnya yang ditengarai melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang, memperkaya diri, menyalahi aturan ASN, itu semakin diperkuat,” terangnya.

Koreksi kedua, penguatan pada kepatuhan internal masing-masing unit eselon untuk menegakkan kedisiplinan, identifikasi dan pencegahan awal tindakan penyalahgunaan.

“Jadi, keberadaan dan peran unit kepatuhan internal untuk melaksanakan disiplin, mengidentifikasi, dan membuat pencegahan awal harus semakin diperkuat,” lanjut Sri Mulyani.

Koreksi ketiga adalah peranan Direktorat Jenderal Keuangan yang memiliki struktur dan kelengkapan untuk bisa melakukan penegakan disiplin dan integritas di Kemenkeu.

Dengan penguatan 3 layer ini, Sri Mulyani berharap Kemenkeu mampu mengembalikan keyakinan masyarakat. Sebagai unit yang diberikan tugas UU untuk mengumpulkan dan menerima pajak, instansi harus dapat dipercaya oleh masyarakat.