Dewan Pati Khawatir Konflik Agraria Terjadi di IKN Baru

Pati, SMJTimes.com – Perihal rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih menuai polemik dari masyarakat.

Banyak pihak yang justru cenderung tak sepakat dengan pemindahan IKN. Salah satunya adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Wardjono.

Ia beranggapan bahwa kompleksitas permasalahan pertahanan dan keamanan (hankam) negara menjadi salah satu tantangan utama yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI).

“Ada unsur penting dalam pemindahan IKN yakni soal hankam, kompleksitas masalahnya menjadi tantangan utama,” ungkapnya saat dihubungi SMJTimes.com, Rabu (6/4/2022).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyampaikan bahwa pemindahan IKN syarat akan konflik agraria.

Menurutnya potensi masalah pertanahan akan menjadi konflik yang sangat rentan dan sulit dihindari.

“Belum lagi masalah konflik agraria, lahan, pertanahan. Itu akan sulit dihindari dan kemungkinan pasti terjadi,” imbuhnya.

Selain itu, rencana pemindahan IKN di tengah kondisi negara yang masih dilanda pandemi juga sesuatu yang tidak sepantasnya.

Menurutnya, jika lebih berfokus untuk pemulihan ekonomi ketimbang memindah IKN justru membutuhkan dana yang besar.

“Kondisi ekonomi kan sedang pandemi, saya rasa lebih baik kok fokus pemulihan ketimbang ambisi untuk memindah ibukota,” pungkas Wardjono. (*)