“Kami mau menjembatani masyarakat agar tidak ribut. Tak suruh foto rumah orang kaya yang masuk BPJS PBI dan dilaporkan ke pihak yang berwenang,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Wisnu Wijayanto mengungkapkan BPJS PBI dan BPJS Non PBI dalam pengajuannya atau pendaftarannya sama yakni melalui Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).
“Tahapannya mulai dari SIKS-NG desa masuk ke Dinas Sosial (Dinsos), pendataan itu terpusat di Dinsos. Setelah itu diberikan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk membayar iuran tersebut. Lalu didaftarkan ke BPJS,” kata Wisnu.
Kemudian kalau mencari yang tidak masuk BPJS atau tidak terdaftar kembali, ia menegaskan tidak ada. Adanya yang didaftarkan oleh masing-masing desa.
“Kemarin saya sudah meminta kepada Dinsos untuk menyisir yang meninggal, nomor ganda, dan masih banyak lagi sampai seribu sekian,” tegasnya. (*)
Komentar