Capaian Pungutan PBB di Pati Capai 24,2 Miliar

Pati, SMJTimes.com – Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati, Prapto Suseno menyebut capaian pajak bumi bangunan (PBB) tahun 2021 mencapai Rp 24,2 miliar. Perolehan tersebut akan masuk ke kas daerah yang kemudian menjadi pendapatan asli daerah (PAD).

Tingginya capaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) di Pati menandakan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak cukup tinggi.

Ia mengungkapkan perolehan angka Rp24,2 miliar tersebut bukan hal yang mudah. Pasalnya, sebagian besar daerah masih harus melawan situasi pandemi yang melemahkan sektor ekonomi.

Tak hanya itu, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBB-P2 juga disesuaikan dari mulai satu sampai tiga kelas.

“Intinya kita ngoyak-ngoyak agar kewajiban PBB bisa dilunasi. Ini merupakan upaya dari pemerintah kecamatan dan desa untuk menyelesaikan kewajibannya. Ada beberapa yang komplain terkait penyesuaian pajak, tapi bagian PBB kami bisa menjelaskan untuk penyesuaian kelasnya,” kata Prapto kepada SMJTimes.com saat ditemui di Kantor BPKAD Jumat (17/12/21) hari ini.

Lebih lanjut Prapto menjelaskan, dari 21 Kecamatan di Kabupaten Pati, 20 diantaranya mampu mencapai 100 persen, kecuali Kecamatan Margorejo yang baru mencapai 96,7 persen.

“Kalau di Margorejo ada 14 desa objek pajaknya belum luanas. Wajib pajaknya di luar kota sulit dideteksi. Kalau yang lain sudah 100 persen per tanggal 14 Desember,” terang Prapto.

Perlu diketahui, ketetapan PBB tertinggi diberikan kepada Kecamatan Pati yakni Rp5.002.504.201, sementara ketetapan terendah diterapkan pada Kecamatan Jaken yakni Rp552.194.712.

Pelunasan PBB tercepat dilakukan oleh Kecamatan Winong yang telah rampung pada tanggal 27 Februari 2021 lalu, disusul Kecamatan Gembong yang rampung pada tanggal 6 Maret 2021.

Prapto menyebut tahun depan nilai NJOP PBB-P2 Kabupaten Pati akan kembali disesuaikan untuk area-area tertentu. Ia berharap penyesuaian ini tak memengaruhi capaian PAD dari sektor PBB.

“Untuk rencana tahun 2022 sudah disampaikan Bupati bahwa bisa disesuaikan lagi. Ini teman-teman bidang PBB sedang proses cetak kartu. Mungkin Januari bisa disalurkan ke desa-desa,” tandas dia. (*)