Pati, SMJTimes.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk lebih jeli dalam memverifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pasalnya ada siswa di daerah Sukolilo diduga tidak masuk dalam data tersebut.
Sebelumnya, Wit Daningsih salah satu siswi di SDN Baturejo 02 Sukolilo tak memakai seragam sekolah saat mengikuti latihan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) baru-baru ini. Masalah perekonomian menjadi sebab siswa tersebut tidak memakai seragam.
Selain itu, dia tidak menerima beasiswa dari sekolah. Bahkan untuk menuju SMP dia tidak ada pandangan mau sekolah lagi karena tak ada biaya. ”Nggak ada beasiswa. Ini anaknya kelas lima SD,” kata Fenti Kumala Sari salah satu aktivis pendidikan asal Desa Baturejo, Sukolilo.
Adanya persoalan itu, DPRD Kabupaten Pati pun angkat suara. Anggota Komisi D DPRD Pati, Muntamah mengatakan, jika benar seperti itu berarti pendataan bantuan yang tidak valid. Padahal bantuan untuk siswa tak mampu sebenarnya banyak.
“Misalnya ada program Indonesia pintar (PIP) dan program keluarga harapan (PKH). Oleh sebab itu, saya mendorong dinas terkait untuk validasi data bantuan untuk siswa tidak mampu agar tidak ada yang kelewatan,” tuturnya.
Menurutnya, Data yang ada saat ini saling terhubung. Baik Dapodikdasmen maupun DTKS. Adanya persoalan itu, dia minta harus ada validasi dan verifikasi data warga.
“Supaya yang tidak mampu masuk ke PKH melalui musyawarah desa. Bila sudah masuk kan mendapatkan bantuan,” kabarnya.
Soal pendataan itu ditinjau dari beberapa leading sektor kedinasan. Di samping desa yang melakukan verifikasi dan validasi dinas terkait juga perlu agar tepat sasaran.
“Kan itu lewat musyawarah desa kemudian masuk aplikasi SIKS-NG. Dinsos perlu validasi dan verifikasi datanya. Dinsos harus sungguh-sungguh melakukannya,” ucapnya.
Oleh sebab itu, pihaknya berharap, verifikasi dan validasi tingkat desa sampai Dinsos diperhatikan agar tidak ada yang kelewatan seperti itu. Selain itu, kesinergisan antar OPD juga diperlukan supaya komunikasi terjalin.
“Itu ada kartu Indonesia pintar (KIP) juga terhubung dengan DTKS, oleh sebab itu, Disdikbud juga harus jeli. Mana siswa yang tak dapat bantuan harus dikomunikasikan agar tidak terjadi persoalan. Ini kan kompleks masalahnya. Harus ada kesinergian antar OPD,” tegasnya.
Koordinasi antar leading sektor (Disdikbud dan Dinsos) harus terjalin. Jika ada siswa yang tidak mampu tetapi tidak masuk DTKS, pihak Disdikbud harus berkomunikasi dengan Dinsos agar tidak terjadi seperti itu.
“Ini persoalan kompleks sekali. Maka saya mendorong dinas terkait memperhatikan validasi dan verifikasi data. Selain itu, koordinasi antar OPD agar tak terjadi persoalan,” paparnya. (*)
Komentar