Pati, Smjtimes.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menyayangkan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati yang memutuskan tidak me-rapid test semua santri.
Padahal, dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar), Pemkab bersedia dan menyanggupi me-rapid test santri Kabupaten Pati yang berjumlah puluhan ribu orang.
“Seyogyanya dilakukan rapid test pada semua santri. Saat Rapat Banggar sudah ada kesanggupan,” ujar Anggota DPRD Kabupaten Pati Muntamah pada Senin (6/7/2020).
Ia pun meminta Pemkab untuk melakukan tracking secara ketat kepada semua santri. Hal ini guna menghindari adanya klaster baru dari Pondok Pesantren (Ponpes). Ia khawatir apabila hal ini tidak disikapi dengan baik, maka akan ada klaster baru.
Baca juga : Napi Kabur Saat Asimilasi, Jejak Slamet Wibowo Ditemukan di Dawe Kudus
“Kalau ternyata tidak bisa dilaksanakan untuk semua santri, hanya dilakukan rapid secara sampling, maka tracking saat santri datang harus dilaksanakan pada semua santri,” tandasnya.
Komentar